Form
Permohonan
Informasi Publik
Form
Pengajuan Keberatan
Beranda
Profil
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Visi & Misi
Ruang & Lingkup
Organisasi Perangkat Daerah
Struktur Organisasi
Tugas dan Fungsi
Profil Pimpinan
Daftar Pejabat Struktural
Satuan dan Unit Kerja
PPID Pemprov DKI Jakarta
Profil PPID
Visi dan Misi PPID
Struktur Organisasi PPID
Tugas dan Fungsi
Dasar Hukum PPID
Informasi Publik
Daftar Informasi Publik PPID Provinsi
Daftar Informasi Publik PPID Perangkat Daerah
Dokumen Informasi Publik
Informasi Berkala
Informasi Serta Merta
Informasi Setiap Saat
Informasi Di Kecualikan
Standar Layanan
Prosedur Pelayanan Informasi Publik
Prosedur Pengelolaan Keberatan Informasi Publik
Prosedur Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi
Prosedur Penanganan Sengketa Informasi
SOP PPID
Kanal Layanan Informasi
Waktu & Biaya Layanan
Maklumat Informasi Publik
Libur Nasional Dan Cuti Bersama
Berita
Berita Jakarta
Berita Transparansi
Laporan
Pemprov DKI Jakarta
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
PPID
Laporan PPID
Statistik Layanan Informasi Publik
Survei Layanan PPID
Galeri
Pusat Media
Foto Kegiatan PPID
Video Kegiatan PPID
Komik OKE SIP
Podcast OKESIP
Kontak
FAQ
Kontak
EN
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Pemerintah Provinsi Dki Jakarta
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Pemerintah Provinsi Dki Jakarta :
Penanggung Jawab Pembuatan Informasi
:
PPID Utama
Tahun Pembuatan/ Penerbitan Informasi
:
Tahun 2019 s/d 2024
Bentuk Informasi yang Tersedia
:
Hard & Soft (File_Pdf & Link)
Jangka Waktu Penyimpanan
:
Selama berlaku
Jenis Media yang Memuat Informasi
:
https://ppid-vnew.animemusic.us/detail/lhkpn
File :
LHKPN
Peraturan gubernur nomor 78 tahun 2017 tentang penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara